Pemprov DKI pasang target turunkan garis kemiskinan pada 2030

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membidik pengurangan jumlah warga miskin yang cukup besar pada 2030. Targetnya, sekitar 69 ribu hingga 167 ribu penduduk bisa terangkat dari garis kemiskinan, seiring kondisi keuangan daerah yang dinilai kuat dan mendukung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa kemampuan APBD saat ini cukup untuk menopang target tersebut. Ia menilai perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran menjadi kunci agar program berjalan efektif.

"Alokasi APBD dinilai memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut," kata Rano saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Balai Kota Jakarta.

Rano juga mendorong jajarannya agar tidak ragu mengeksekusi program yang sudah direncanakan selama perhitungannya jelas dan terarah. Ia bahkan meminta proses pengadaan bisa segera dilakukan agar program penanganan kemiskinan tidak tertunda.

"Jangan ragu melakukan tender di tahun ini," katanya.

Ia mengungkapkan sisa anggaran atau SiLPA DKI Jakarta tahun ini diperkirakan menembus Rp7 triliun. Dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagian untuk memperkuat bantuan dan program bagi keluarga miskin.

Data per Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta berada di angka 4,28 persen. Angka ini sedikit naik dibandingkan September 2024 yang berada di level 4,14 persen. Kondisi tersebut masih cukup jauh dari target Pemprov DKI yang ingin menekan kemiskinan ke kisaran 1,82 hingga 2,91 persen pada 2030.

Melihat situasi itu, Rano meminta langkah penanggulangan kemiskinan dilakukan secara lebih konsisten dan fokus. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah tidak hanya menurunkan jumlah warga miskin, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menyoroti tiga prinsip penting, yakni data yang akurat, intervensi yang sesuai dengan akar masalah, serta penyaluran bantuan yang tepat waktu.

Sementara itu, Wakil Sekretaris TKPK DKI Jakarta Dwi Oktavia Handayani menjelaskan bahwa strategi percepatan penurunan kemiskinan disusun dengan pendekatan konvergensi dan saling melengkapi antarprogram.

Pendekatan ini dinilai penting agar warga miskin bisa naik tingkat kesejahteraannya, sekaligus menjaga mereka yang sudah berada di atas garis kemiskinan agar tidak mengalami penurunan kondisi hidup.

"Peran dari Kementerian/Lembaga serta Mitra Pembangunan yang berada di luar pemerintah juga sangat penting untuk mewujudkan konvergensi dan komplementaritas program tersebut," ujar Dwi.